Dalam seminar Human Capital Investment as a New Driving Force of Economy di Bali, Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri menyampaikan Indonesia butuh investasi SDM untuk mengembangkan pekerja yang kompeten. Sumber Daya Manusia handal sangat dibutuhkan dan menjadi prioritas untuk memenuhi permintaan tenaga ahli dalam dunia industri.
Selain itu Sumber Daya Manusia juga salah satu unsur penting dalam suatu perusahaan. Suatu organisasi atau perusahaan tidak dapat melakukan kegiatan tanpa adanya potensi yang dimiliki.
Menurut Menteri Hanif, perlu dipersiapkan SDM yang handal dengan cara melakukan reformasi investasi SDM melalui pendidikan dan pelatihan kerja. Investasi SDM ini harus berbasis empat hal antara lain demand driven, fokus, massif, dan merata. Jika tidak memenuhi 4 hal tersebut maka dimungkinkan akan terjadi kesenjangan antara daerah.
Ia menambahkan jika dalam menyusun roadmap SDM yang merupakan rencana kerja pemerintah 2019 menitikberatkan pada tiga isu yakni kualitas, kuantitas serta persebaran SDM. Kuantitas yang dimaksud adalah yang sesuai kebutuhan pasar, kualitas mencakup jumlah yang harus disediakan, dan persebaran yakni harus merata di berbagai daerah Indonesia.
Sebagai contoh di Jakarta memiliki ketersediaan SDM yang melimpah, namun di daerah lain sangat terbatas. Sehingga persebaran SDM juga diperlukan perhatian khusus dari pemerintah. Selain itu, kuantitas, kualitas, dan persebaran juga perlu dibahas antar kementrian sehingga dalam penyusunan draft roadmap SDM dapat berjalan dengan baik.
Menteri Hanif menargetkan program magang untuk 400 ribu orang dengan kerjasama dnegan Kamar Dagang dan Industri (KADIN). Selain itu juga dengan Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) serta industri terkait lainnya.
Agar program tersebut dapat mencapai target maka Kementrian Ketenagakerjaan membutuhkan mentor yang sudah banyak pengalaman di dunia industri sebanyak 8.000 orang.
Seminar Human Capital Investment as a New Driving Force of Economy dihadiri Gubernur Bali Made Mangku Pastika, Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Bambang Brodjonegoro.
