Pelabuhan Makassar, yang merupakan salah satu pelabuhan utama di Indonesia, telah mencapai predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK), sebuah pencapaian yang menandakan integritas dan transparansi dalam birokrasi. Predikat ini adalah bagian dari upaya besar untuk mempercepat reformasi birokrasi yang telah ditetapkan dalam grand design reformasi birokrasi nasional 2010-2025, road map reformasi birokrasi 2020-2024, serta strategi nasional pencegahan korupsi.
Menurut Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan, Arif Toha Tjahjagama memaparkan bahwa reformasi birokrasi adalah langkah pertama dalam menciptakan pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Dalam konteks pelabuhan, zona integritas (ZI) menjadi prioritas utama bagi instansi pemerintah yang memiliki unit di kawasan tersebut, termasuk Kementerian Perhubungan dan beberapa kementerian lainnya.
Arif Toha juga menekankan bahwa predikat Wilayah Bebas dari Korupsi dan WBBM bukanlah tujuan akhir, melainkan komitmen untuk menjaga kebersihan dan pelayanan yang baik dalam birokrasi. Diperlukan upaya berkelanjutan, monitoring, dan evaluasi untuk memastikan keberlanjutan perbaikan birokrasi.
Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan di Kementerian PAN-RB, Erwan Agus Purwanto, menjelaskan bahwa Zona Integritas (ZI) adalah bagian dari program percepatan reformasi birokrasi yang mendukung visi pemerintah dalam menciptakan birokrasi yang bersih, melayani dengan baik, dan bebas dari korupsi. Wilayah Bebas dari Korupsi dan WBBM adalah predikat yang diberikan kepada kawasan yang telah berhasil melaksanakan reformasi birokrasi dengan baik dan bebas dari korupsi.
Kepala Kantor Otoritas Pelabuhan (OP) Utama Makassar, Hernadi Tri Cahyanto, menjelaskan bahwa kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk CIQ (Custom, Immigration, and Quarantine), KPP Bea Cukai TMPB, dan instansi terkait lainnya, telah menjadi kunci dalam membangun Ekosistem Kawasan Pelabuhan Utama Makassar. Tujuh unit kerja di Pelabuhan Soekarno Hatta Makassar telah bekerja keras untuk membangun zona integritas WBK/WBBM. Upaya terus dilakukan untuk memastikan seluruh unit kerja mencapai standar integritas yang tinggi.
Pencapaian predikat Wilayah Bebas dari Korupsi oleh Pelabuhan Makassar adalah langkah nyata dalam mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas dan bersih dari korupsi. Semua pihak diajak untuk terus menjaga integritas guna menciptakan “Island of Integrity” di Kawasan Pelabuhan Makassar. Ini adalah langkah awal yang positif menuju birokrasi yang lebih baik di Indonesia.
